PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara
yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, dalam hal kualitas SDM, Indonesia
masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Inilah yang menyebabkan
Indonesia belum mampu mengolah kekayaan alamnya secara mandiri. Tak hanya
masalah kualitas SDM yang rendah, negara-negara berkembang seperti Indonesia
umumnya juga memliki masalah tentang pertumbuhan penduduk, pengangguran,
kesenjangan sosial ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pemukiman
kumuh.
Dalam essay kali ini akan membahas
tentang salah satu masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang, yaitu
kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang dibahas kali ini adalah
kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Banyak hal yang menyebabkan
timbulnya kesenjangan ekonomi
Rumusan
Masalah :
1.
Apa itu kesenjangan ekonomi?
Dalam essay ini akan dibahas tentang pengertian kesenjangan,
dan kesenjannga ekonomi
2.
Berapa besar kesenjangan ekonomi Indonesia?
Ratio yang digunakan dalam penghitungan kesenjangan ekonomi
disini adalah GINI RATIO
3.
Apa penyebab kesenjangan ekonomi?
Dalam essay ini akan diulas berbagai faktor yang menyebabkan
adanya kesenjangan ekonomi
4.
Solusi apa yang tepat untuk mengatasi kesenjangan
ekonomi di Indonesia?
Dalam essay ini juga akan diberikan beberapa solusi yang
dapat dilakukan untuk memersempit kesenjangan ekonomi.
PEMBAHASAN
Kesenjangan berarti ketimpangan atau
ketidaksesuaian. Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai adanya jarak pemisah
antara satu hal dengan hal lainnya. Kesenjangan ekonomi berarti adanya jarak
atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin karena adanya perbedaan
pendapatan yang sangat jauh. Masalah ini biasa terjadi pada negara dengan
pendapatan menengah, salah satunya Indonesia. Sayangnya, saat ini pemerintah
seolah sulit untuk mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan kesenjangan yang
ada seolah dimanfaatkan untuk kegiatan politik agar masyarakat simpatik terhadap
tokoh atau partai politik tertentu. Ketimpangan sosial ini harus diperhatikan
karena akan berdampak langsung kepada masyarakat. Tingginya perbedaan
pendapatan antara si kaya dan si miskin juga dapat disebabkan karena adanya
perbedaan tingkat pendidikan dan jumlah kesempatan kerja yang tidak sama.
Sealin itu, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia turut menjadi salah satu
penyebab kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Kebanyakan
perusahaan atau lapangan pekerjaan yang ada mengutamakan orang yang memiliki
pendidikan tinggi serta pengalaman kerja. Sementara kita tahu bahwa pemerataan
pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Disinilah peran
pemerintah terutama Kementerian Pendidikan untuk mengatasi kurang meratanya
pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi kendala
kurang meratanya pendidikan di Indonesia. SDM Indonesia harus lebih
dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Selain itu, SDA Indonesia
masih dikuasai investor asing. Seperti freeport, masalah tentang freeport
seolah tidak akan pernah selesai karena pemerintah membiarkan pihak asing dari
freeport memperpanjang kontrak investasinya di Indonesia. Seharusnya Indonesia
mampu mengolah sendiri kekayaan SDA-nya. Jika Indonesia mampu mengolah sumber
daya alam yang ada, maka ini akan membantu untuk mempersempit kesenjang ekonomi
yang ada. Banyak SDM Indonesia yang dapat dipekerjakan dalam pengolahan sumber
daya alam Indonesia., dengan demikian pengangguran akan berkurang dan
pendapatan nasional maupun perorangan bisa meningkat. Pengamat ekonomi sudah
menyadari adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia, namun pengamat tidak bisa
merealisasikan solusi yang mereka miliki untuk mengatasi masalah ini.
Direktur Pengelola
Bank Dunia yang juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia, Sri
Mulyani Indrawati, mengatakan persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara
berpendapatan menengah seperti Indonesia, adalah kesenjangan pendapatan
antarlapisan warga di negara tersebut. Menurut beliau, dengan pertumbuhan yang
pesat di sejumlah kawasan Asia juga membuat membesarnya jurang antara si kaya
dan masyarakat lainnya, seperti di Tiongkok dan Indonesia yang relatif
masyarakatnya egaliter tradisional. Riset Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan dapat berdampak kepada
terancamnya tingkat pertumbuhan negara tersebut.
Selain itu, kesenjangan juga dapat mengesampingkan
konsensus yang dibutuhkan guna mengimplementasikan kebijakan dan reformasi yang
membuat pertumbuhan tetap tinggi. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa isu
lainnya yang harus ditangani negara berpendapatan menengah adalah pengelolaan
urbanisasi secara tepat. Beliau mengakui bahwa urbanisasi dapat menciptakan
kesempatan yang besar bagi warga, tetapi bila tidak terkelola dengan baik akan
menghasilkan tingginya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan daerah miskin
serta kumuh di perkotaan.
Pada masa lalu, sejumlah negara yang dinilai bisa
mengelola pesatnya urbanisasi dengan baik, antara lain Jepang dan Korea. Namun
di Indonesia, pengelolaan urbanisasi sangatlah buruk. Banyak masyarakat yang
justru hanya menimbulkan masalah sosial-ekonomi baru setelah mereka melakukan
urbanisasi.
Indonesia mencatat tingkat kemiskinan
masyarakat Indonesia pada tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Meski
begitu, laju tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia dinilai tidak seimbang
jika dibandingkan dengan laju tingkat kekayaan. Menurut Direktur Depaetemen
Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, ketimpangan bukan
karena orang miskin tambah miskin, orang miskin memang naik kelas, tapi orang
kaya kenaikannya lebih tinggi, jadi tidak terjadi keseimbangan diantara mereka.
Hal itu terbukti dengan angka tingkat
kesenjangan ekonomi (GINI Rasio) penduduk Indonesia tahun 2013 lalu meningkat
jika dibandingkan dengan tahun 2012. Bank Indonesia (BI) mencatat GINI rasio
pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yaitu mencapai 0,41%.
Indonesia pernah memiliki angka GINI rasio terendah di level 0,35% pada tahun
2008.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia.
Beliau mengungkapkan Bank Indonesia akan
aktif dalam pengembangan klaster di daerah melalui dukungan penguatan
kelembagaan, peningkatan kompetensi petani/peternak, serta hubungan pada
pembiayaan perbankan.
Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data BPS di tahun 2013, GINI
Ratio (indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si
kaya) menunjukan angka 0,413 yang artinya hampir mencapai ambang batas maksimal
yang disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang 3 tahun yaitu tahun
2011, 2012 dan 2013.
Angka angka tersebut menunjukan kegagalan pemerintah dalam mempersempit perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan penduduk yang kaya. Para pengamat ekonomi mengamini bahwa kesenjangan di Indonesia merupakan masalah krusial yang harus menjadi perhatian parlemen dan presiden mendatang. Dari seluruh perwakilan partai yang ada, kesemuanya lebih berbicara soal janji janji politik yang enak di dengar seperti peningkatan produksi hasil kelautan, pemberdayaan masyarakat tani, peningkatan perekonomian kawasan Indonesia tengah dan timur. Postur APBN Indonesia tidak mengizinkan pemerintah berbuat banyak sehingga kesemua program-program tersebut akan gugur otomatis alias hanya di atas kertas saja, tidak akan terealisir.
Angka angka tersebut menunjukan kegagalan pemerintah dalam mempersempit perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan penduduk yang kaya. Para pengamat ekonomi mengamini bahwa kesenjangan di Indonesia merupakan masalah krusial yang harus menjadi perhatian parlemen dan presiden mendatang. Dari seluruh perwakilan partai yang ada, kesemuanya lebih berbicara soal janji janji politik yang enak di dengar seperti peningkatan produksi hasil kelautan, pemberdayaan masyarakat tani, peningkatan perekonomian kawasan Indonesia tengah dan timur. Postur APBN Indonesia tidak mengizinkan pemerintah berbuat banyak sehingga kesemua program-program tersebut akan gugur otomatis alias hanya di atas kertas saja, tidak akan terealisir.
Namun, Kepala Bappenas pun seolah-olah
bingung dan hanya menuntut agar para politikus dan pemerintahan kelak tidak
memenuhi apa yang disebut belanja kebutuhan dasar. Sungguh kasihan rakyat
Indonesia yang selalu disuguhkan mimpi dari tahun ke tahun karena
ketidakmampuan pemerintahnya dalam merealisasikan program programnya atau yang
di tahun politik disebut janji politik.
Private sektor atau perusahaan negara
lah yang menjual hasil hasil tersebut, negara memperoleh uangnya dari pajak dan
penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak Indonesia mencapai 80% dari seluruh
postur penerimaan APBN, sungguh miris jika melihat para pengamat ekonomi dan
politikus politikus menepikan peran pajak dari program mereka. GINI Ratio bisa sebesar itu dikarenakan fungsi
pendistribusian pendapatan di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya
ada dua hal yaitu :
1. Pajak belum menyentuh seluruh lapis masyarakat
yang memiliki penghasilan dikategorikan sebagai orang kaya
Awal
mula terletak di kemampuan pemerintah dalam memaksakan penegakan hukum pajak
terhadap wajib pajak yang nakal. Ketidak berdayaan pemerintah terhadap kekuatan
kekuatan individual ataupun kelompoki tertentu sungguh memalukan. Tidak
diizinkan terjadi sebuah otoritas berbentuk negara dapat dikalahkan oleh
individu ataupun kelompok tertentu.
Oleh
karenanya penegak penegak hukum di Indonesia harus berkerjasama dengan baik,
tidak boleh terpecah belah dan harus berada dalam satu misi yang sama yaitu
membela negara, selain itu otoritas pajak saat ini yaitu Ditjen Pajak
memerlukan penguatan dalam segi kewenangan SDM, anggaran dan struktur
organisasinya guna memaksimalkan fungsinya.
Dengan
kemampuan tersebut dirjen pajak dapat memberikan keadilan bagi rakyat miskin
dan wajib pajak yang patuh dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap
seluruh wajib pajak tanpa perlu takut untuk dikriminialisir. Dari sisi ini,
penerimaan dimaksimalkan sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri
tanpa perlu berhutang.
2. Belanja
yang tidak tepat sasaran.
Harus
terdapat mekanisme kontrol yang ketat terhadap penggunaan APBN atau APBD dimana
penggunaannya harus sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan pemerintah
baik dari skala prioritas maupun besarannya. Penggunaan anggaran harus tepat
dan menyentuh rakyat miskin sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap
pajak yang dibayarkan oleh orang orang kaya tersebut.
Contohnya
seperti program program yang digelontorkan para wakil rakyat, harus diteliti
kembali program mana yang dapat memberikan efek atau dampak besar bahkan
menjadi pemacu perbaikan sektor lainnya.
Negara
ini bukanlah negara kapitalis, iklim demokrasi yang diciptakan tidaklah
diperuntukan bagi pihak pihak tertentu untuk memperoleh kekayaan
sebanyak-banyaknya. Ada hak pihak pihak yang terpinggirkan akibat aktivitas
pihak yang mampu yang mana harus dijamin oleh negara bahwa mereka juga harus
memiliki ruang gerak untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Ada
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk
mempersempit kesenjangan ekonomi yang ada. Pemerintah bisa mengadakan
program-program pemberdayaan tenaga kerja lokal, memberi bantuan bagi usaha
kecil, dan memaksimalkan penggunaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain
itu, harusnya pemerintah berani untuk mulai mengolah kekayaan alam Indonesia
secara mandiri. Banyak intelek-intelek muda yang justru kepandaiannya tidak
tersalurkan di negaranya sendiri, sehingga mereka memilih menyalurkan
kepandaiannya di negara lain. Itu juga yang menyebabkan negara ini tidak
maju-maju.
Masyarakat
sebagai pemilik sah negara ini harus bisa mengawasi pengelolaan sumber daya
alam lokal yang dikelola oleh pihak asing. Alangkah lebih baik bila masyarakat
turut berpartisipasi dalam pengolahan sumber daya yang ada. Dengan demikian,
masyarakat akan memperoleh pendapatan sehingga taraf hidupnya pun meningkat.
Sebagai
pemuda penerus bangsa, masa depan negara ini ada ditangan kita. Kita sebagai
generasi muda harus mengoptimalkan kemampuan dan kepandaian serta kreatifitas
yang kita miliki untuk membangun bangsa ini baik disektor perekonomian, sosial,
budaya dan politik. Diharapkan di masa depan nanti lebih banyak wirausahawan
yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga, perekonomian
rakyat Indonesia tidak hanya terpaku pada investasi pihak asing dan
ketergantungan pada sektor perindustrian. Memang negara maju kebanyakan sistem
perekonomiannya memusatkan pada bidang industri. Namu, akan lebih baik bila
Indonesia bisa menjadi negara maju dengan memberdayakan sektor ekonomi kreatif.
Indonesia
adalah negara yang kaya akan hasil pertanian, namun justru Indonesia masih
mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pasar. Padahal banyak petani
lokal yang menggantungkan hidupnya dengan menjual hasil pertaniannya. Memang
kualitas hasil pertanian Indonesia masih kalah dibanding hasil pertanian negara
lain. Disini petani diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil produksinya
dengan cara meningkatkan teknik perawatan tanaman perrtanian dengan cara
modern. Pemerintah bisa memberikan bantuan atau subsidi agar petani tidak takut
kekurangan modal dalam usahanya meningkatkan kualitas hasil pertanian.
Kesenjangan
ekonomi antara si kaya dan si miskin dapat terlihat secara nyata di ibukota.
Banyak bangunan liar dan kumuh yang berdiri berdampingan dengan gedung-gedung
bertingkat. Miris sekali jika harus membayangkan hidup serba kekurangan
ditengah gegap gempitanya kehidupan ibukota. Keberadaan kaum urbanisasi yang
tidak terurus ini justu akan menambah daftar masalah sosial ekonomi yang bahkan
sampai saat ini belum terampungkan.
Harusnya
adanya niat untuk urbanisasi dan memperbaiki taraf hidup harus disertai dengan
maksimalnya kemampuan yang kita miliki. Selain itu harusnyaa pembangunan tidak
terpusat pada satu wilayah saja sehingga menimbulkan penumpukan konsentrasi
jumlah penduduk di wilyah tersebut. Para pendatang harus memiliki keahlian
khusus agar jika sudah hidup dan tinggal di daerah tujuan urbanisasi mereka
tidak “lontang-lantung” dan menimbulkan maslaha baru.
Kesadaran
masyarakat akan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan taraf
hidup sangat dibutuhkan sebab jika kulaitas sumberdaya manusianya rendah maka
akan sulit unutk mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
PENUTUP
KESIMPULAN
Kesenjangan
ekonomi adalah adanya jarak atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Terlihat sekali ketimpangan ekonomi yang terjadi diantara mereka. Banyak faktor
yang mempengaruhi kesenjang ekonomi tersebut, yang paling mempengaruhi menrut
saya adalah rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Disinilah dibutuhkan pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan negara
maju dengan ratio kesenjangan ekonomi yang sempit bahkan tidak ada.
SARAN
Pemerintah harus bereperan atif dan berusaha untuk mengolah kekayaan alam Indonesia secara mandiri sehingga dapat muncul lapangan pekerjaan baru. Peningkatan mutu SDM harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran diri bahwa kualitas SDM sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi dalam usaha peningkatan taraf hidup manusia.
Pemerintah harus bereperan atif dan berusaha untuk mengolah kekayaan alam Indonesia secara mandiri sehingga dapat muncul lapangan pekerjaan baru. Peningkatan mutu SDM harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran diri bahwa kualitas SDM sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi dalam usaha peningkatan taraf hidup manusia.
http://www.Sri%20Mulyani%20%20Persoalan%20Negara%20Menengah%20Kesenjangan%20Pendapatan%20-%20Warta%20Ekonomi.html
http://www.Tingkat%20Kesenjangan%20Ekonomi%20Masyarakat%20RI%20Makin%20Meningkat%20-%20Liputan6.com.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar